Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Senin, 29 Januari 2024 - 18:04 WIB

Aktivis Jambi Minta Presiden Jokowi Evaluasi Jabatan Plt Dirjen Mineral Batubara.

Surat Permohonan PLT Ditjen minerba yang dinilai aktivis Jambi,berisikan intervensi

Surat Permohonan PLT Ditjen minerba yang dinilai aktivis Jambi,berisikan intervensi

UltimatumNews,Jambi – Pasca Demo sopir batubara beberapa waktu lalu di Provinsi Jambi,Bambang Suswantono. selaku Plt Dirjen Mineral Batubara mengeluarkan kebijakan dengan melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Jambi.

Surat permohonan itu juga ditembuskan kepada Menteri dan Sekjend energi dan sumberdaya mineral, juga direktur pembinaan pengusahaan batu bara.(29/1/24).

Adapun isi surat dari Plt Dirjen Mineral Batubara dengan maksud permohonan kepada Pemprov Jambi agar segera mendukung pelaksanaan pengangkutan batu bara di provinsi Jambi,yang saat ini mobilisasi angkutan batubara di hentikan sementara oleh Pemprov Jambi.

Berita Terkait  DIRPOLAIRUD POLDA JAMBI IKUTI RAKERNIS POLAIRUD BAHARKAM POLRI TAHUN 2024.

Namun kebijakan Plt Dirjen Mineral Batubara tersebut dinilai Aktivis Jambi bukanlah sebuah keputusan yang menunjukkan sikap kedewasaan selaku pejabat publik.

“Kebijakan Plt Dirjen Mineral Batubara terkesan seperti keputusan anak Taman Kanak-Kanak yang kehilangan mainan. “Sebut Jamhuri.

Berita Terkait  Bupati Intruksikan Dinkes Bina Pramuka Ilmu Kesehatan

Lebih lanjut Dia mengatakan, Keputusan tersebut lebih terkesan sebagai bentuk intervensi dan intimidasi kekuasaan dengan melupakan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Surat dimaksud merupakan bentuk nyata dari adanya pemikiran yang hanya mengedepankan emosional kepentingan tanpa memperhatikan dan memperhitungkan segala Konsekwensi hukum dari kebijakan tersebut. ”Jelasnya.

Berita Terkait  LSM SEMBILAN Minta BPK Audit Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, Dan Akan Lapor Secara Resmi Ke APH

Lebih lanjut dirinya meminta kepada Presiden Jokowi Dodo agar segera dapat mengevaluasi jabatan Plt Dirjen Mineral Batubara,Agar surat tersebut tidak menjadi mesin polemik berikutnya.

“Maka sudah saatnya Presiden Jokowi meninjau kembali jabatan penanda tangan surat tersebut.Dalilnya sederhana Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.”Pungkasnya.

(Wahid).

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Antisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jambi 

Berita

Penghargaan Swasti Saba Padapa Di Raih Pemkab Muaro Jambi Dari Kemenkes RI

Berita

Kapolda Jambi Lebih memilih Tanpa Pengawalan Ketika Kunker Ke daerah.

Berita

Seorang Wanita Warga Legok Diduga BD Sabu Di Tangkap Polisi.

Berita

Konflik Lahan Di Jambi Tak Kunjung Selesai, LSM SEMBILAN Layangkan Surat Audience Ke DPRD Provinsi.

Berita

Dirjenpas Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir pada Pemakaman (alm) Handoyo Sudradjat

Berita

Meski Lulus Sarjana Kedokteran, Safira Mampu Berkarya di Musik dan Keluarkan Single Lagu I Wanna Be Loved.

Berita

Bupati Tanjungjabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag Apresiasi Kreativitas Peserta Arakan Sahur