Cukup miris dan amat sangat memprihatinkan disamping harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum dan tidak digaji serta mempergunakan uang Pribadi demi untuk membiayai operasional Badan Usaha Milik Dserah yang Kaya Raya gemah ripa lo jinawi, suatu keadaan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang tidak manusiawi serta benar-benar mirip dengan kisah penjajahan Belanda dizaman Kolonial dahulu kala, atau suatu gambaran yang menyatakan bahwa sesungguhnya pada bagian – bagian tertentu negara ini belum merdeka dalam artian yang sebenarnya yaitu merdeka dalam koridor hukum yang berlaku.
Selain upaya melakukan penegakan hukum menyangkut tentang hak-hak azazi manusia untuk hidup layak dan mendapatkan upah, dan merupakan suatu bagian ataupun point yang teramat sangat penting, di mana Gubernur Jambi Al Haris harus benar – benar harus dapat menunjukan kemampuan kompetensi managerial dan leadershipnya secara utuh dalam mendorong dan mewujudkan PT. JII agar benar – benar menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sesuai dengan bagian namanya yaitu Jambi Indoguna Internasional yaitu dengan benar-benar mampu berbicara dikanca Internasional dan tidak hanya sebatas hanya berguna dengan ikrar dan ucapan kalimat Janji Itu – Ini, Janti Ini – Itu atau Ini Janji Itu.
Serta kemampuan agar BUMD tidak menjadi Brankas Upeti Makelar Dinasti. Merupakan suatu beban pertanggungjawaban diri atas suatu tindakan hukum dan./atau kebijakan penyelenggara negara yang dapat dikatakan merupakan perwujudan dari konsep campur tangan pemerintah sebagaimana prinsip negara kesejahteaan (Welfare State).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalaupun DPRD Provinsi Jambi tetap ingin melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang terbaik adalah membentuk Pansus yang akan memberikan rekomendasi agar dilakukan evaluasi terhadap kompetensi managerial dan leadership kabinet serta kwalitas daripada kredibilitas, akuntabilitas, profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap masyarakat dan negara maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan benar – benar mendapatkan kabinet yang memiliki kemampuan pemikiran kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkwalitas tinggi terutama pada jabatan – jabatan yang memiliki korelasi (hubungan) dengan tanggungjawab hukum dan moril dalam hal pengelolaan perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).
Oleh : Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan
