UltimatumNews,MUARO JAMBI –Sudah lebih kurang 5 bulan pasca Raden Najmi ditunjuk menjabat sebagai Pj Bupati Muaro jambi yang baru, yang biasanya juga diikuti dengan perombakan susunan Formasi pejabat yang baru pula.
Namun hingga kini susunan Formasi baru oleh Raden Najmi di masa Kepemimpinannya selaku Pj Bupati Muaro Jambi yang baru tentunya masih menjadi isyu yang belum dapat kita pastikan kapan akan berakhir.(27/07/24)
Juga sempat beredar kabar Job fit akan dilakukan pada Jumat (26/07) kemarin oleh Raden Najmi.juga batal. terlaksana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Batalnya pelaksanaan pelantikan pejabat oleh Pj Bupati tanpa alasan yang jelas, dan membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang menjadi Asbab Job fit tidak jadi dilaksanakan oleh Pj Bupati.
Namun melihat dari apa yang terjadi belakangan ini patut diduga hal tersebut ditengarai akibat buntut dari kritikan yang dilakukan oleh pihak legislatif dari Fraksi PAN.
Yang mana satu hari sebelum akan dilakukan pelantikan yang diwacanakan oleh P j Bupati sudah dapat Kritikan dari Anggota DPRD terpilih Ulil Amri.
Menangapi permasalahan yang timbul akibat dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh isyu Job Fit tersebut, salahsatunya membuat tidak tenang nya sebagian para pejabat lingkup kabupaten muaro jambi dalam bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
Tentunya juga akan ada permasalahan yang diakibatkan oleh pergantian Isyu atau pergeseran jabatan sejumlah pejabat yang mendapat sorotan tajam dari Raden Jamhuri Aktivis senior Provinsi Jambi dengan mengutarakan penilaian dari sudut pandangnya sebagai aktivis.
“Baik kebijakan Pj Bupati maupun kebijakan Legislatif (DPRD) Muaro Jambi merupakan kebijakan yang salah kaprah. ”Jelasnya.
Menurutnya lagi, kebijakan maupun pernyataan dari Kedua belah pihak mengandung pemikiran yang bersifat Ambigu menterjemahkan prasa hak prerogatif.
“Apa yang di pertontonkan oleh mereka merupakan gambaran dari interpretasi yang jauh dari gambaran penghayatan terhadap Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik.”Jelasnya.
Dia juga menilai kebijakan elit pejabat maupun elit politikus muaro jambi di atas terkesan menjadikan hak dan wewenang sebagai panggung kepentingan politik kekuasaan.
“Pj Bupati harus lebih banyak belajar membaca regulasi tentang Administrasi Pemerintahan terutama tentang hak dan kewenangan Pejabat Sementara.” Katanya.
Dilain sisi Raden Jamhuri juga meminta dengan tegas kepada pihak dewan dalam menyampaikan kritik tidak menggunakan argumentasi atau dalil yang bersifat tendensius.
Dan kemudian Raden Jamhuri juga berpesan agar sebaiknya kedua belah pihak dapat berpikir jernih dengan tidak mengedepankan kepentingan politik apapun bentuknya.(Wahid)
