Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Minggu, 29 Januari 2023 - 16:04 WIB

Terkait Konflik Lahan Masyarakat Dengan PT APN.DPRD Merangin Gelar Hearing Khusus. 

Ultimatum.id,MERANGIN- Ketua DPRD Merangin bersama Anggota menggelar hearing bersama masyarakat Kecamatan Tabir Ilir, terkait dugaan perampasan lahan oleh PT. APN. masyarakat diterima oleh dewan di ruang Banggar DPRD Merangin (29/1/23).

Dalam hearing tersebut masyarakat berkesempatan seluas-luasnya dapat menyampaikan keluh kesah mereka, dan didengarkan oleh DPRD Merangin.

H. Darwis,Tokoh Adat 60 Bhatin Tabir Ilir, pada kesempatan itu menyampaikan, jika

Berita Terkait  Cegah Karhutla.BPBD Muaro Jambi Laksanakan Apel Siaga Darurat Bencana Karhutlah 2023.

Lahan yang saat ini dikuasai oleh PT. APN itu, masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Merangin bahkan sejak dari zaman dahulu.

”Menurut adat bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Merangin, untuk itu DPRD sebagai wakil dan penyambung tangan kami, agar dapat menyelesaian sengketa lahan tersebut,”sebutnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Merangin menegaskan dengan beberapa poin penting yang harus dilakukan. Sehingga lahan yang diduga diambil oleh PT APN itu ada kejelasan bagi masyarakat

Berita Terkait  BREAKING NEWS :Kantin UIN STS Jambi Terbakar Pagi Ini

”Menyikapi persoalan masyarkat ini, kita akan meninjau langsung ke lokasi yang sudah di garap seluas 30 hektar tersebut, selanjutnya kita akan memperjuangkan hak lahan dan hak masyarakat tabir Ilir,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil ketua DPRD Zaidan Ismail, persolan lahan ini DPRD akan memfasilitasi untuk memperoleh hak masyarakat, karena lahan itu bukan hak Perusahaan.

Berita Terkait  SYMPONI KEHIDUPAN RIMBA RAYA

”Pihak PT harus kembalikan lahan tersebut ke masyarakat, kita ini ada aturan dan hukum,” ujarnya.

Bahakan Zaidan Ismail menguji nyali Pemerintah untuk berani menuntaskan masalah tanah ini, biar tidak menjadi Bom waktu dan Bumerang antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Ihsan Atlet FPTI Tanjabbar Berpeluang Ikuti Kejurnas di Ambon Maluku

Berita

Lapas Kuala Tungkal Gagalkan Penyelundupan Handphone

Berita

ISYARAT BAHASA ALAM DAN KEBENARAN

Berita

RSUD Ahmad Ripin Sepi Pasien.Tapi Hampir Seluruh Kegiatan Kontruksinya Dianggarkan Dengan Dua Mata Anggaran. 

Berita

Tolak Pergeseran Tapal Batas Tanjab Barat Masyarakat Kumpulkan 1000 Tanda Tangan.

Berita

Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik.

Berita

Kabupaten Muaro Jambi Berhasil Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023

Berita

Akibat Gelapkan Uang Rp18 Juta. Oknum Polisi Polres Tebo Dimutasi