Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Senin, 26 Desember 2022 - 07:23 WIB

Soal Anggaran RSUD Ahmad Ripin Yang Diduga Tumpang Tindih, Jamhuri Sebut Pihak Yang Paling Bertanggung jawab.

Ultimatum.Id, MUARO JAMBI – Raden Jamhuri Ketua Lembaga Masyarakat Sembilan Jambi, menanggapi perihal dugaan tumpang tindihnya anggaran kontraktual di RSUD Ahamd Ripin Muaro jambi yang menjadi sorotan Publik saat ini, menurutnya dalam hal ini harus ada pihak yang harus bertanggung jawab.(26/12/22).

“Kalau memang benar terjadi penggunaan anggaran tumpang tindih seperti itu, maka pihak yang paling harus bertanggungjawab adalah Badan Anggaran Legislatif, serta pihak yang memverifikasi anggaran di luar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.” Sampai Raden Jamhuri.

Berita Terkait  Tomi, Warga Gang Setia Kuala Tungkal Jadi Korban Penikaman 

Dia lebih lanjut menjelaskan,Pasca semua proses penganggaran selesai dilaksanakan dan telah menjadi suatu Peraturan Daerah (Perda, TA 2022 red) sebagai payung dan atau dasar hukum maka penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada perda dimaksud.

Berita Terkait  AMBIGU ATAUKAH MULTY TAFSIR?

“Artinya Pihak eksekutif tidak dapat dipersalahkan dengan catatan anggaran yang diduga tumpang tindih tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara, berbentuk selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Silpa).” Jelasnya.

Raden Jamhuri yang juga merupakan Pendiri Gerakan Jurnalis Memantau (GJM) juga mengatakan,dan dengan terjadinya Silpa dimaksud artinya tidak terjadi kerugian negara, jika kejadian itu memang benar terjadi maka kinerja Banggar Legislatif perlu di evaluasi dan anggotanya perlu kembali mengikuti Bimbingan Tekhnis.

Berita Terkait  Joni Rizal Sebut PWI Jambi "Kotor" Disusupi Pengurus Parpol.

“Kalau dana itu bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah maka pertanggung jawaban ada ditangan pengguna anggaran untuk membuktikan semua itu diminta inspektorat agar proaktif melakukan tindakan hukum.”Pungkas Raden Jamhuri.

(Team GJM)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

PUNGLI MEMBELENGGU MASA DEPAN ANAK BANGSA? 

Berita

Sudah Belasan Tahun Jalan Penghubung Antar Dua Kecamatan Rusak Parah. Masyarakat Meminta Gubernur Jambi Dan PJ Bupati Gunakan Hati Nurani.

Berita

Firmansyah:Jika Satu Bulan Kedepan KSM Aurduri Permai Tak Mampu Kelola Sampah Dengan Benar Akan Ditutup.Jainal:Kita lihat saja Nanti.

Berita

PANGGUNG CUCI TANGAN BUANG BADAN

Berita

Pj Bupati Bachyuni Berikan Santuan Kepada Anak Yatim dan

Berita

Pj Bachyuni Deliansyah, SH,. MH., Dampingi Wakil Gubernur Jambi Lakukan Susur Sungai Lubuk Guci Emas Di Festival Bebiduk Besamo

Berita

Bupati Tanjabbar Irup Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kualatungkal

Berita

Gubernur Cup 2023, Team Sepak Bola Tanjabbar Siap Berikan yang Terbaik Dilaga Semifinal Lawan Merangin