Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Selasa, 30 Januari 2024 - 11:05 WIB

PRAHARA BARA MEMBARA DALAM PELUKAN MESRA MAFIA

Ultimatum,News,JAMBI – Diprediksi akan terjadi peningkatan status persoalan Batubara dari polemik berubah menjadi Prahara, dengan adanya penyampaian surat dari Plt. Dirjen Minerba kepada Gubernur Jambi meminta agar dilakukan pertimbangan atas isi daripada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara.

Hakikatnya prahara dan/atau polemik batubara di Jambi tidak berawal dari Surat Plt. Dirjen dimaksud akan tetapi, diawali kwalitas kinerja para kabinet kerja rezim Jambi mantap sendiri yang membuat Gubernur Jambi terkesan plin plan dalam membuat suatu kebijakan.

Salah satunya yaitu dengan diberlakukannya sejumlah Surat Edaran menyangkut tentang pengaturan angkutan Batubara dan terakhir diberlakukannya Instruksi Gubernur Jambi yang meenghasilkan pengrusakan kantor Gubernur Jambi yang merubah warna sejarah kwalitas wibawa pemerintahan provinsi Jambi sejak berdirinya berdasarkan Keputusan BKRD tahun 1957.

Instruksi Gubernur dimaksud merupakan produk kebijakan yang tanpa pemahaman akan arti, karakter dan sifat instruksi hingga tidak bisa membedakan antara Keputusan dengan Instruksi dan kapan harus menggunakan kedua kata tersebut. Sederhananya Instruksi Gubernur tersebut menunjukan ketidak mengertian sang produsen ataupun konseptor kebijakan, akan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berita Terkait  Dirut RSUD Abunjani Bangko Terus Berupaya Layani Masyarakat Sebaik Mungkin. 

Dengan adanya penggunaan jenis kebijakan tersebut melahirkan beberapa pemikiran dan sikap yang berbeda dan ironisnya masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Sopir Batubara yang tanpa disadari tetap menempatkan diri mereka berada dalam barisan korban kebijakan yang terpaksa berbuat kriminal dalam mengungkapkan pendapat yang jauh dari kebenaran.
Sejumlah kebijakan menyangkut penyelesaian polemik angkutan Batubara menunjukan kesan seakan-akan Pemerintah takluk dan/atau menganut paham Oligarki dengan konsep Plutokrasi dengan metode hukum rimba versi millennium yang mungkin saja akan melahirkan rezim Otokrasi dan Diktator.

Parahnya lagi tidak satupun terlihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Provinsi Jambi yang mengedepankan regulasi menyangkut pertambangan batubara yang seakan-akan hukum tidak lagi memiliki kepastian hukum untuk memberikan kemanfaatan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum.

Berita Terkait  Perenang Muda Jambi Raih Emas Di Kejurnas 2022 Kategori 50 Meter Bebas

Terlalu banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang diabaikan oleh para pembisik untuk melahirkan sebuah kebijakan Kepala Daerah, mereka lupa dalam persoalan angkutan Batubara tidak hanya sebatas berbicara tentang kebutuhan akan hasil pertambangan saja.
Akan tetapi di sana juga terdapat persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak, konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), Hak Azazi Manusia (HAM), Pajak dan Retrebusi Daerah, Ketenagakerjaan, BPJS, persoalan Distribusi Bahan Bakar Minyak,

Hak dan Kewenangan pemberian nomor lambung armada Batubara yang terindikasi Pungutan Liar, (Pungli) dan/atau Potensi Tindak Pidana Korupsi serta segala sesuatu menyangkut tentang pelaksanaan azaz dan norma atau kaidah hukum Perizinan yang merupakan salah satu indikator daripada instrument hukum.
Kiranya Surat Plt. Dirjen Minerba merupakan barometer bagi Gubernur Jambi Al Haris segera meninjau kembali dengan mencopot dari jabatannya kabinet pembantu rezim Jambi Mantap yang tidak mengerti sendi-sendi fundamental pemerintahan (AUPB) hingga seakan-akan tidak memiliki kemampuan kinerja sama sekali.

Berita Terkait  BPBD Gelar Sosialisasi dan Simulasi Sekolah Aman Bencana Bagi Pelajar di Betara

Dalam waktu 31 x 24 Jam dan ditempat terbuka kami siap untuk adakan diskusi publik dengan Gubernur beserta kabinet pembantunya untuk membicarakan polemik dan prahara Batubara agar didapat solusi dan kebijakan yang benar dan tepat, serta tidak sekedar menyuguhkan sajian manis Asal Bapak Senang (ABS).

Hingga dapat dihilangkan pemikiran Kabinet yang menderita cacat logika, cacat nalar dan sesat pikiran serta gagal paham yang memberikan gambaran seakan-akan Batubara mesra berada di dalam dekapan pelukan hangat Mafia Kekuasaan dan negara tidak hadir untuk melakukan tindakan dalam mewujud nyatakan bentuk campur tangan pemerintah sebagaimana isi daripada konsep negara kesejahteraan (welfare state), karena negara itu adalah hukum dan hukum itulah negara.

Oleh: Jamhuri-Direktur LSM Sembilan

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

BPBD Muaro Jambi Terjunkan Puluhna Peraonil Manggala Agni Padamkan Api Di Petanang

Berita

Pasca Wartawan Di Intimidasi Preman, Gelanggang Judi Sabung Ayam Dibongkar Aparat,Istri Dan Anak Hilang Tanpa Kabar. 

Berita

Sepasang Pelaku Narkotika Diamankan Satresnarkoba Polresta Jambi.

Berita

Asah Kemampuan dan Keterampilan, Polwan Satbrimob Polda Jambi Latihan Menembak

Berita

Polsek Jambi Timur Pasang Spanduk Himbauan Ciptakan Situasi Kamtibmas Kondusif dan Tekan Angka Kriminalitas

Berita

Peduli Warga Kurang Mampu, Polresta Jambi Salurkan Bantuan Melalui Bhabinkamtibmas ke Rumah Warga 

Berita

AKBP Padli Kapolres Tanjab Barat Terapkan Program BERES

Berita

Sekda Agus Sanusi Resmi Buka Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian Tahun 2023