Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Selasa, 9 Mei 2023 - 11:54 WIB

Patok Tapal Batas Bergeser 17 Ribu Hektar. Waka DPRD Tanjabbar “Jika Tak ingin APBD Rugi Ratusan Milyar Pemkab Segera Ambil Langkah Hukum.”

Ultimatum.id,JAMBI- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekaligus Ketua DPD Golkar Tanjung Jabung (Tanjab Barat) Ahmad Jafar mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab Barat ) segera mengambil langkah hukum ke Mahkamah Agung atas penetapan peta indikatif pada Peraturan Daerah (Perda) RTRW yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

 

Perda tersebut merugikan Pemerintah Daerah Tanjab Barat. Karena jika peta indikatif yang termaksud di dalam Perda di berlakukan, maka patok tapal batas Tanjab Barat- Tanjab Timur akan bergeser masuk ke dalam seluas kira- kira 17 ribu hektar.

Berita Terkait  Diduga Oknum Pegawai Kecamatan Betara Kangkangi UU Pers

 

Didalam kawasan peta indikatif tersebut terdapat 44 sumur migas. Apabila peta indikatif diberlakukan ada 42 sumur migas yang selama ini menjadi milik Kabupaten Tanjab Barat akan menjadi milik Kabupaten Tanjung Timur.

 

 

Pihaknya tidak mengerti atas dasar apa mereka menetapkan peta indikatif pada Perda RTRW. Kendati, pada tahun 2012 pihaknya telah menyepakati tapal batas di wilayah tersebut dengan anggaran yang tidak sedikit.

 

“Kalau setiap daerah bisa membuat peta indikatif maka DPRD Tanjab Barat akan membuat peta indikatif juga pada Perda RTRW yang akan segera dibahas,” katanya.

Berita Terkait  Warga Buluh Telang Merlung Dicemaskan dengan Kemunculan Harimau

Jahfar atau yang akrab disapa bang Yogi ini juga heran sekaligus sangat menyayangkan, mengapa para perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Jambi dari Tanjab Barat ikut menyetujui Perda RTRW tersebut.

“Mengapa mereka tak bela masyarakat Tanjab Barat. Apa tak mengerti atau tak faham atau diduga ikut berkonspirasi atau ada motif lain,” sebutnya.

Ia menyampaikan, karena jika peta indikatif tersebut diberlakukan maka Tanjab Barat akan kehilangan pemasukan ratusan miliar.

Berita Terkait  Didakwa Perkara TPPU Amir Hamzah Divonis BEBAS hakim PN Tanjabtim

“Apa tak menganggap rakyat Tanjab Barat sebagai masyarakat Jambi sehingga data- data yang ditunjukkan oleh Pemerintah Tanjab Barat diabaikan,” tuturnya.

Politisi Golkar ini juga meminta Bupati Anwar Sadat agar mengambil langkah- langkah cepat dan tegas terkait hal ini.

“Jangan terlalu lama bersikap, bentuk tim hukum dan segera gugat ke MA. Karena jika tidak dilakukan maka pasti pemasukan APBD dari sektor DBH Migas akan berkurang ratusan milyar, dan ini adalah fatal,” ungkapnya.

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Dandim 0415/Jambi Berikan Pengarahan kepada Anggota Persit KCK Cabang XXIII Kodim 0415/Jambi.

Berita

PNBP dan BPHTB yang TERCECER

Berita

Pj Bupati Muaro Jambi Hadiri Meriahkan Acara HUT Kabupaten Batanghari. 

Berita

Bupati Tanjabbar Hadiri Pembukaan Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah Tingkatkan Kompetensi SDM APIP

Berita

Ratusan Botol Miras Berbagai Merek dan 920 Liter Tuak, Dimusnahkan Polres Tanjabbar

Berita

Bupati Tanjab Barat membuka secara resmi acara Sosialisasi Ketenagakerjaan dan Talk Show dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional

Berita

Kodim 0415 Jambi Sukseskan Program Dapur Masuk Sekolah.

Berita

Perkuat Sinergisitas.Ketua PWI Kota Jambi Sambangi Mayonif Raider 142 KJ