Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Selasa, 4 April 2023 - 04:07 WIB

Menguak Misteri Danau Dadakan Di Sungai Gelam

 

Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Merujuk pada konsep menyangkut analisis terhadap ajaran filsafat Pragmatisme yang ditokoi oleh sejumlah nama, antara lain seperti Charles Sanders Peirce (1839-19I4), Willian James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), dan Richard Rorty (1931-2007), dengan berbagai pokok pandangan ataupun pemikiran yang mengajarkan tentang kebenaran dan manfaatnya antara lain seperti ungkapan “Kebenaran adalah manfaat dari sebuah tindakan atau perbuatan”, serta dengan kalimat lainnya; “Kebenaran adalah relatif karena setiap fakta baru akan memunculkan kebenaran baru yang pengujiannya melalui pembahasan diskusi.”

Sepertinya konsep diatas layak untuk diterapkan dalam menyikapi tentang kisruhnya persoalan kegiatan pertambangan di kawasan Desa dan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang melahirkan langkah-langkah penegakan hukum serta menyeret nama – nama beberapa tokoh dan sosok Publik Pigur (artis papan atas), bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum berkompeten di wilayah pemerintahan dan wilayah hukum lainnya.

Apapun klasifikasi tindakan penegakan hukum yang dilakukan, baik itu dari perspektif hukum Lingkungan, hukum Perizinan, hukum Pajak, Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN) maupun Hukum Pidana, baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus seperti indikasi Pengemplangan Pajak atau indikasi Penggelapan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang serta tidak menutup kemungkinan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai Pidana Awal yang akan berakhir dengan pembuktian terhadap indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundry).

Berita Terkait  Tiga Putra Tanjab Barat Akan Mengikuti Magang Kerja di Jepang

Apapun proses dan klasifikasi penegakan hukum yang dilakukan tetap berada di dalam ruang lingkup kebenaran bukan sekedar mencari dalil dan dalih serta alasan untuk menciptakan suatu pemikiran pembenaran. Supaya jangan adanya Cacat Logika atau dengan nalar yang sehat dan produktif. Dibalik upaya menemukan kebenaran dengan tanpa mengesampingkan kebenaran yang haqiki yaitu kebenaran dan keadilan atas keselamatan masyarakat yang merupakan keadilan yang tertinggi.

Terutama masyarakat generasi penerus bangsa pada priode berikutnya yang dengan terpaksa menikmati akibat dari perbuatan yang tidak mereka lakukan, mereka yang harus membayar mahal untuk menikmati keadaan lingkungan yang dibutuhkan untuk keseimbangan hidup diatas permukaan bumi ini.

Tidak perlu berlama – lama untuk merasakan perubahan terhadap lingkungan yang beritu sangat signifikan yang telah terjadi di kawasan-kawasan Pertambangan Batubara, seperti di kawasan daerah Sungai Gelam telah tercipta sejumlah Danau-Danau Dadakan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat yang saat ini terkesan hanya jadi penonton abadi tanpa harus mengerti kenapa harus terjadi seperti itu.

Dampak socialnya tidak hanya sebatas persoalan sebagaimana diatas akan tetapi juga terjadi terhadap ekosistem sejumlah flora dan fauna yang kehilangan habitatnya, jangankan untuk sepuluh atau lima belas tahun kedepan, saat ini saja tidak lagi dapat disaksikan indahnya kepakan sayap-sayap Capung menari-nari di padang rumput dan serta keindahan perpaduan warna sayap Kupu-Kupu dan serta indahnya suara nyanyian Penggeret menghibur telinga masyarakat.

Berita Terkait  Gubernur Cup 2023,Optimis Lolos Semifinal.Kesebelasan Tanjab Barat Akan Bertarung Habis-habisan. 

Suatu Gambaran tentang Gagalnya Lembaga Negara dan/atau Instusi Pemerintahan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan hal yang teramat sangat penting adalah bagaimana kedua instusi pemerintah tersebut benar – benar menemukan kebenaran sebagaimana narasi awal tulisan ini (Filsafat Pragmatisme).

Ataukah mungkin kondisi tersebut memang merupakan suatu iyarat diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi orang – orang yang bisa berpikir dengan tanpa Cacat Logika dan/atau dengan Nalar yang sehat, bahwa di sana ada hal-hal yang keliru menyangkut legalitas kegiatan dan/atau alas hak dari pelaksanaan kegiatan dengan suatu perizinan, persoalan lingkungan dan lain-lain persoalan. Normativenya jika diawali dengan persoalan perizinan yang bermasalah tentunya akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan lainnya.

Sekarang tinggal bagaimana Aparat Penegak Hukum agar bisa melihat kebenaran sebagaimana filosofi diatas dengan kembali mempergunakan hukum sebagai satu-satunya panglima tertinggi kekuasaan yang diawali dari mengungkap kebenaran menyangkut tentang perizinan, sampai keakar-akarnya termasuk melakukan kajian terhadap manifest, baik menyangkut tentang armada angkutan termasuk tentang legalitas pelabuhan yang dipergunakan untuk melakukan pengiriman barang hasil dari transaksi hasil tambang tersebut.

Berita Terkait  Sudah Satu Bulan Berlalu, Namun Agen Pelayaran PT AMN Tak kunjung Lakukan Perbaikan Dermaga Penyeberangan Di Parit 10.

Serta menkaji terhadap baik sebagian maupun secara keseluruhan indicator-indicator yang menyangkut hukum Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESMD) serta Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, termasuk adanya kemungkinan praktek monopoli dari Hilir dan Hulu kegiatan tersebut. Dan agar benar-benar terwujud campur tangan pemerintah sebagai tindakan bagi pengaplikasian amanat Pasal 33 ayat (3) UUD’45.

Agar kawasan tersebut tidak menjadi sumber malapetaka khususnya bagi masyakakat setempat kiranya APH harus menjadikan daerah itu sebagai obyek utama dari penkajian untuk melakukan penegakan hukum. Hingga danau-danau dadakan yang luasannya diperkirakan mencapai puluhan hektar tersebut tidak menjadi hanya sebatas suatu misteri kelam kerajaan kegelapan, serta dengan tidak memaksa hukum menjadi alat kekuasaan dan mempertahankan kekayaan. Mungkin yang dimaksud dengan kata diskusi dalam kalimat filosofi tersebut adalah suatu proses pembuktian kebenaran di Lembaga Peradilan.

Oleh : Jamhuri – Direktur Eksekutive LSM Sembilan

 

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Wakil Bupati Hairan Hadiri Penyerahan DIPA dan Dokumen TKDD

Berita

Akibat Gelapkan Uang Rp18 Juta. Oknum Polisi Polres Tebo Dimutasi

Berita

ANGGARAN DAN JANJI MERUBAH NASIB 

Berita

Kabur Ke Jambi, Pelaku Pembunuhan Di Sumatera Utara Diringkus Tim Resmob Polda Jambi

Berita

PUNGLI MEMBELENGGU MASA DEPAN ANAK BANGSA? 

Berita

Satu Rumah Diduga Menjadi Tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Dibongkar Tim Gabungan Operasi Antik Polda Jambi

Berita

TTS HITAM KELAM TANPA JAWABAN

Berita

Polda Jambi Gelar Sholat Ghaib DanDoa Bersama.