Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Jumat, 12 Agustus 2022 - 19:54 WIB

KWALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KWALITAS RDP 

Ultimatum.id, JAMBI – Polemik yang ada dan terjadi pada rezim Jambi Mantap (2021 – 2024) diantaranya menyangkut tentang Janji Politik ataupun yang dikatakan sebagai program kerja dengan noumenclateur: Dua Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE) yang diperkirakan merupakan hasil penjiplakan terhadap konsep Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE) rezim Jambi Emas pada era kepemimpinan Hasan Basri Agus sebagai Kepala Daerah, persoalan Paket Multy Years yang direncanakan akan menelan biaya yang bersumber dari APBD mencapai angka nominal triliunan rupiah.

Berita Terkait  PNBP dan BPHTB yang TERCECER

Persoalan berikutnya yaitu tentang Keabsahan Hukum dan serta Keabsahan Perbuatan Pemerintah khususya terkait Stadion bertaraf Internasional, berupa Dokumen Feasibility Studies (FS), yang terlahir bak undian lotre setelah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 telah disyahkan, dengan kekuatan sebagaimana sifat – sifat hukum mengikat, mengatur dan memaksa.

Dokumen FS dimaksud disampaikan dengan menyajikan 3 (Tiga) eksemplar yang memuat lokasi yang berbeda sebagai alternative untuk disetujui oleh para wakil rakyat yang layak untuk dinilai tidak memiliki kekuatan mengikat serta identik dengan arisan yang menggunakan system cabut undian atau semacam lotre. Pilihan dimaksud diperkirakan tidak menunjukan indikator peraihan score (nilai) kelayakan secara ilmiah dan profesional serta pemilihan yang tidak qualified.

Berita Terkait  Soal Anggaran RSUD Ahmad Ripin Yang Diduga Tumpang Tindih, Jamhuri Sebut Pihak Yang Paling Bertanggung jawab.

Ketiga jenis Dokumen FS dimaksud terlahir setelah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Provinsi yang berhasil mengungkap fakta bahwa Dokumen FS dimaksud belum ada pada saat penyusunan sampai dengan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jambi tahun 2022 dan baru akan disusun setelah RDP dilaksanakan.

Berita Terkait  KOMPETENSI DAN REGULASI MELAHIRKAN SITUASI

Selanjutnya masih ada persoalan berikutnya yaitu tentang rendahnya serapan anggaran dimana sampai dengan tanggal 09 Juni 2022 baru terserap sebesar 23,52% (Dua Puluh Tiga Koma Lima Puluh Dua persen), yang diperkirakan kabinet rezim Jambi Mantap hanya memiliki kemampuan dalam mempergunakan anggaran rutin saja, yang tentunya akan menjadi penyebab tidak berjalannya roda perekonomian dan dengan segala akibat perekonomian dan status sosial masyarakat.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

ASN Balai Jalan Nasional Jambi Dapat Penyuluhan Hukum.Suap, Gratifikasi Dan Korupsi Dari Kejati.

Berita

Dua Pelaku Pencurian Di Muaro BungoDiamankan Polisi

Berita

Ahirnya Pemilik Gudang minyak Ilegal yang terbakar Tiba Dbandara Jambi.

Berita

Sekda Tanjabbar Berikan Arahan Pelaksanaan Festival Arakan Sahur

Berita

Update Hari Ketiga Evakuasi Crew Heli Polda Jambi di Bukit Tamiai, 6 Unit Helikopter Difocuskan. 

Berita

Gubernur Cup 2023,Optimis Lolos Semifinal.Kesebelasan Tanjab Barat Akan Bertarung Habis-habisan. 

Berita

Gudang Minyak Yang Diduga Ilegal Di Jambi Terbakar, Pemilik Diburu Polisi.

Berita

Ditlantas Polda Jambi Kembali Stop Mobilisasi Angkutan Batu bara saat Perayaan Natal 2023