Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:36 WIB

KOLONIALISASI ALA OLIGARKI SEKTOR BATUBARA

Raden Jamhuri Aktivis Senior Provinsi Jambi

Raden Jamhuri Aktivis Senior Provinsi Jambi

Ultimatum news,JAMBI – Jika berpikir dengan tanpa menggunakan pikiran tanpa mengalami Cacat Logika dan Cacat Nalar serta Sesat Pikiran maka seharusnya tidak terjadi polemik Sumber Daya Alam (SDA) berupa hal-hal yang menyangkut pertambangan Mineral Batubara, antara lain polemik armada angkutan, fasilitas Jalan Khusus yang terkoneksi langsung ke Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, sampai dengan persoalan distribusi atau transportasi melalui jalur sungai Batanghari.

Polemik yang memberikan gambaran tentang ketidak mampuan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadap intervensi dan/atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu atau semacam kelumpuhan Kebijakan dan Birokrasi dibawah tekanan kekuasaan pemikiran oligarki dengan mode plutokrasinya.

Suatu gambaran yang menunjukan indikasi karena berada dalam keadaan terbelenggu oleh kekuasaan pikiran egosentris oknum penguasa kekayaan alam tersebut membuat Pemerintah Jambi lupa bahkan mengabaikan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD’45 dam/atau melakukan hal yang sama terhadap azaz dan norma atau kaidah Hukum Perizinan dan Hukum Pertanahan serta Hukum Lingkungan Hidup terutama menyangkut tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development).

Bentuk dari ketidak mampuan sebagaimana dugaan diatas terlihat dengan maraknya pendirian Stockpile Batubara diberbagai daerah yang terlihat dalam beberapa terakhir ini (Januari-Februari 2024) yang terletak di 5 (Lima) Desa dalam wilayah Kabupaten Batang hari.

Berdasarkan fakta lapangan dimana tidak ada yang mengkaui siapa pemiliknya tentunya dapat diyakini bahwa pendirian Stockpile Batubara dimaksud tidak memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Alas Hak atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi pengunaan tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Stockpile dimaksud serta membuat tidak dapat diterimanya Pajak dan Retrebusi Daerah Kabupaten Batanghari.

Berita Terkait  Sukmawati Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi Gantikan Juber

Pembangunan illegal atau dengan kata lain yang tidak berdasarkan dengan izin yang diberikan oleh pihak Pemerintahan berkompeten pada wilayah pemerintahan dimaksud, atau dengan kata lain pemerintahan setempat diabaikan atau tidak dipandang dengan sebelah matapun karena adanya keyakinan terhadap paham Kolonialisasi Oligarki yang dianut.

Gambaran yang begitu mengerikan untuk dibayangkan dengan adanya suatu rezim kekuasaan yang zholim dan biadab merampas rezeki dan nasib serta kelangsungan hidup generasi penerus bangsa dan negara pada saat nanti, atau suatu generasi yang belum terlahir akan tetapi telah kehilangan rezekinya justru mereka sendiri tidak sama sekali menikmatinya.

Sehubungan dengan persoalan itu kami dalam waktu dekat ini akan melakukan gerakan massa (People Power) guna mendesak pihak-pihak yang berkompeten dalam persoalan ketiga kaidah hukum yang dimaksud melakukan tindakan hukum terhadap baik sebagian maupun secara keseluruhan Stockpile yang ada di Provinsi Jambi.

Baik yang terdapat di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi maupun dimanapun dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi agar segera dilakukan proses verivali agar dapat dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan azaz dan kaidah ataupun norma hukum yang berlaku.

Dengan gerakan yang akan dilakukan terutama di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jika memungkinan akan dilanjutkan dengan terjadinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para wakil rakyat dkhususnya Komisi V dan Komisi VII DPR-RI.

Jika berpikir dengan tanpa menggunakan pikiran tanpa mengalami Cacat Logika dan Cacat Nalar serta Sesat Pikiran maka seharusnya tidak terjadi polemik Sumber Daya Alam (SDA) berupa hal-hal yang menyangkut pertambangan Mineral Batubara, antara lain polemik armada angkutan, fasilitas Jalan Khusus yang terkoneksi langsung ke Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, sampai dengan persoalan distribusi atau transportasi melalui jalur sungai Batanghari.

Berita Terkait  HUT Ke-72 Pol Airud Polda Jambi,Gelar Kegiatan Kemanusiaan Donor Darah

Polemik yang memberikan gambaran tentang kemungkinan ketidak mampuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi intervensi dan/atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu atau semacam kelumpuhan Kebijakan dan Birokrasi dibawah tekanan kekuasaan pemikiran oligarki dengan mode plutokrasinya.
Suatu gambaran yang menunjukan indikasi karena berada dalam keadaan terbelenggu oleh kekuasaan pikiran egosentris oknum penguasa kekayaan alam tersebut membuat Pemerintah Jambi lupa bahkan mengabaikan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD’45 dan/atau melakukan hal yang sama terhadap azaz dan norma atau kaidah Hukum Perizinan dan Hukum Pertanahan serta Hukum Lingkungan Hidup terutama menyangkut tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development).

Bentuk dari ketidak mampuan sebagaimana dugaan diatas terlihat dengan maraknya pendirian Stockpile Batubara diberbagai daerah yang terlihat dalam beberapa terakhir ini (Januari-Februari 2024) yang terletak di 5 (Lima) Desa dalam wilayah Kabupaten Batang hari.
Berdasarkan fakta lapangan dimana tidak ada yang mengkaui siapa pemiliknya tentunya dapat diyakini bahwa pendirian Stockpile Batubara dimaksud tidak memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Alas Hak atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi pengunaan tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Stockpile dimaksud serta membuat tidak dapat diterimanya Pajak dan Retrebusi Daerah Kabupaten Batanghari.
Pembangunan illegal atau dengan kata lain yang tidak berdasarkan dengan izin yang diberikan oleh pihak Pemerintahan berkompeten pada wilayah pemerintahan dimaksud, atau dengan kata lain pemerintahan setempat diabaikan atau tidak dipandang dengan sebelah matapun karena adanya keyakinan terhadap paham Kolonialisasi Oligarki dan Plutokrasi yang dianut.

Berita Terkait  Kwalitas Mata Air

Gambaran yang begitu mengerikan untuk dibayangkan dengan adanya suatu rezim kekuasaan yang zholim dan biadab merampas rezeki dan nasib serta kelangsungan hidup generasi penerus bangsa dan negara pada saat nanti, atau suatu generasi yang belum terlahir akan tetapi telah kehilangan rezekinya justru mereka sendiri tidak sama sekali menikmatinya. Serta menjadi penyebab meningkatnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang disertai dengan aroma politik pecah belah (devide it ampera).

Sehubungan dengan persoalan itu kami dalam waktu dekat ini akan melakukan gerakan massa (People Power) guna mendesak pihak-pihak yang berkompeten dalam persoalan ketiga kaidah hukum yang dimaksud melakukan tindakan hukum terhadap baik sebagian maupun secara keseluruhan Stockpile yang ada di Provinsi Jambi.

Baik yang terdapat di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi maupun yang terdapat dimanapun dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi agar segera dilakukan proses verivali (verifikasi dan validasi) dengan tujuan agar dapat dilakukan proses penegakan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan azaz dan kaidah ataupun norma hukum yang berlaku.

Dengan gerakan yang akan dilakukan terutama di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jika memungkinan akan dilanjutkan dengan terjadinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para wakil rakyat dkhususnya Komisi V dan Komisi VII DPR-RI.

Oleh: Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

GURITA HUKUM DI SEKITAR SERTIFIKAT ISPO

Berita

Upaya Antisipasi.BPBD Muarojambi Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Apel Siaga Karhutlah

Berita

Kanwil Kemenkumham Jambi, Adakan Sosialisasi Teknis Bidang Keamanan, Perawatan Kesehatan dan TI.

Berita

H. Anwar Sadat Dan Jajaran Tinjau Lokasi Kebakaran. 

Berita

Tak Indahkan Intruksi Kapolri, Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin Jambi Masih Subur Menjamur

Berita

Pipa Pecah Selesai Diperbaiki, Pengaliran Air PDAM Kembali Normal

Berita

Ahli Waris Di Merangin Merasa Di Tipu Saudara Kandung Dan Tuntut Keadilan

Berita

AKBP Padli Kapolres Tanjab Barat Terapkan Program BERES