Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Rabu, 2 November 2022 - 08:11 WIB

Harapan Melalui Kebijakan PJ Bupati Muaro Jambi Jika Tak Didukung Kabinet Pembantu.Bak Pungguk Merindukan Bulan.

Raden Jamhuri, Direktur eksekutif LSM Sembilan Iambi

Raden Jamhuri, Direktur eksekutif LSM Sembilan Iambi

Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Menyimak pidato Pejabat Sementara Bupati yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Senin tanggal 31 Oktober 2022, yang lalu.disikapi oleh Raden Jamhuri Aktivis Senior Jambi.

Yang mana dalam pidatonya Pj. Bupati menyampaikan bahwa secara garis besar penyusunan belanja daerah menyesuaikan akibat perkembangan global berbagai aspek antara lain Resesi Dunia pada tahun 2023 yang akan datang sampai dengan penyampaian kesimpulan tentang lonjakan inflasi sebagai akibat dari terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Muaro Jambi pada khususnya.

Kepada Media ini Jamhuri m4nyebutkan, bahwa pada kesempatan itu Pj. Bupati menyampaikan bahwa pokok-pokok substansi belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya (OPD), dengan peningkatan Alokasi Anggaran Belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penggalan kalimat pada bagian terakhir paragraf diatas sepertinya perlu diapresiasi, dimana kalimat tersebut termasuk pada kategori kalimat bahasa Metafora (kiasan) ataupun Majas dimana Peningkatan Alokasi Anggaran disamakan dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.’ Sampai Jamhuri.

Dan Menurut Ketua LSM Sembilan ini, Bahasa Kalimat yang disampaikan Pj Bupati yang memiliki makna yang dalam dari sosok pemimpin yang benar-benar mampu menghayati dan mengamalkan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan konsep Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance),

Berita Terkait  Kadinkes Muaro Jambi Himbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup PHBS. 

 

“Serta tidak hanya menjadikan slogan dibibir yang pendamping lidah tak bertulang (lipt service) dalam mengucapkan sebaris kalimat indah tentang citra dan performa Pemerintahan yang bersih dan berwibawah (Clean and Clear Good Governance). “Sebutnya

Dia juga menilai jika Pidato yang disampaikan juga dengan bahasa yang halus dan begitu indah dalam mengemas pengakuan yang begitu jujur tentang bagaimana kompetensi (kemampuan) dan profesionalitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

 

“Khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah yang belum sama sekali menunjukan kemampuan dalam menggali Potensi Sumber Daya Alam ataupun Kekayaan Negara untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kembali digambarkan dengan ungkapan rencana peningkatan PAD sebesar 4,3% dengan harapan akan diperoleh Pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebesar Rp…. yang berarti kemampuan mendapatkan PAD dalam satu tahun dengan rata-rata lebih kurang hanya sebesar 0,35 % per Dua Puluh Hari Kerja atau sama dengan 0,0175% perhari.”Papar Jamhuri.

.

Jamhuri menambahkan,Harapan demi harapan terurai secara systematis. dengan uraian tentang rencana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp. 59.064.559.415,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), Retrebusi Daerah sebesar Rp. 6.095.414.600,00 (Enam Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Rupiah).

Selanjutnya diharpakan hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) serta lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.32.014.249.870,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Pulujh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Berita Terkait  Pelaku Penembakan di Perkebunan PT PAM Berhasil Ditangkap, Kapolres Sarolangun

Tambahnya lagi, Mungkin sebagai makna ungkapan Pj. Bupati yang menyatakan bahwa peningkatan Alokasi Anggaran Belanja yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu Belanja Daerah sebesar RP. 1.444.946.956.182,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapam Rupiah) atau dengan peningkatan sebesar 1,2 % (Satu koma Dua persen).

” Kiranya dengan pengetahuan dan kesadaran beliau akan kemampuan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Leading Sector (Sektor Pemimpin) Pendapatan dan Perencanaan hingga diambil kebijakan peningkatan belanja daerah yang minim dengan tujuan utama agar benar-benar diikuti dengan daya nalar kabinet pembantu yang bisa memilah dan memilih belanja yang betul-betul menjadi skala prioritas sebagai perwujudan ataupun manipestasi campur tangan pemerintah pada negara yang menganut paham negara kesejahteraan (Welfare State).” Kata Jamhuri.

Yaitu dengan cara membelanjakan keuangan daerah/negara secara benar dan tepat atau dengan meminimalisir kegiatan yang bersifat serimonial belaka atau yang tidak menyentuh secara langsung kepada hajat hidup orang banyak misalnya seperti kegiatan Out Bond yang pada Tahun Anggaran 2022 mencapai nilai Ratusan Juta Rupiah, serta menunda penggunaan anggaran keuangan daerah dalam membantu pihak Instansi Vertikal seperti Kejaksaaan dan Kepolisian setempat yang nota benenya menggunakan biaya yang bersumber dari APBN.

Berita Terkait  Jamin Pemenuhan Hak Anak, Bupati Tanjabbar Kunker Ke Kementerian KPPPA-RI

“Tentunya sebagai seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah beliau mengerti benar tentang bagaimana tidak dapat dilakukan pemanfaatan sumber daya alam menjadi Pendapatan Asli Daerah yang syah menurut regulasi yang berlaku,”Ujarnya.

 

Antara lain kata Jamhuri sumber Pajak Air Tanah, Pajak Air Komersil dengan salah satu icont produksinya adalah Air Mineral dalam Kemasan,juga pemanfaatan kawasan Parkir pada lokasi – lokasi Pabrik Kelapa Sawit, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dari sektor bisnis Proferti ataupun Perumahan, serta dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Pajak Rumah Walet, dan Pemanfaatan Gedung Kir Kendaraan yang telah menelan anggaran biaya Miliaran Rupiah untuk pembangunannya yang sekarang harus terbengkalai menjadi rongsokan yang tidak berguna.

“Tanpa didukung dengan Kompetensi, Profesionalitas, Kapabilitas dan Kredibilitas Kinerja serta Sikap Prilaku (Attitude) Kabinet pembantu yang sesuai dengan etika moral dan akhlak peradaban bangsa maka harapan dalam kebijakan Pj. Bupati dan ekspektasi masyarakat tidak ubah bagai pepatah “Bak Pungguk merindukan bulan”. Harapan dari mimpi indah dapat hidup bersama rembulan di ketinggian langit tidak lebih dari kepercayaan buta, buta mata, buta hati, sehebat apapun kemampuan terbang Pungguk tidak akan pernah dapat mencapai langit. Pj, Bupati dan Masyarakat Muaro Jambi hanya sama-sama sebagai penghayal alias penikmat mimpi di luar tidur”. “Tutup Direktur Eksekutif LSM Sembilan ini.

(Wahid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Bupati Tanjab Barat Hadiri Secara Langsung Pembukaan Roadshow Bus KPK 2023

Berita

Dua Kali Seminggu Aksi Berbagi Nasi Bungkus, Cara Keluarga Besar HWSB Peduli Sesama

Berita

Konferprov PWI Jambi Makin Kacau Banyak Peserta Walk Out.PWI Pusat Dinilai Tidak Profesional.

Berita

Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag lakukan kunjungan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Berita

Masih Banyak Perusahaan Batu Bara Tak Ikuti Aturan, Ditlantas Polda Jambi Surati Kementerian ESDM Untuk Berikan Sanksi 

Berita

Kanwil Kemenkumham Jambi, Adakan Sosialisasi Teknis Bidang Keamanan, Perawatan Kesehatan dan TI.

Artikel

REZIM PANIK Tak Mampu Capai Tujuan. Menciptakan Suasana Perasaan Menikmati Kehadiran Pemerintah.

Berita

Panen Cabai Merah Perdana, Gubernur Jambi Apresiasi Poktan Bangun Karya Betara