Ultimatum.id-Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023, Rabu (14/06) secara virtual.
Rakornas yang diikuti secara virtual dari ruang rapat Kantor Bupati di Kualatungkal juga turut dihadiri oleh Inspektur, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperindag/mewakili, Sekretaris Disnaker, Kepala DMPTSP/mewakili dan undangan lainnya.
Pada kesempatan Rakornas yang diikuti secara virtual tersebut Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyimak secara seksama dan dengan penuh perhatian atas pembahasan yang disampaikan dalam Rakornas yang berlangsung Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan dan hal ini menurutnya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan.
Ia juga mengatakan dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya mengingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, menurutnya diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.
“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal. Disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.
“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” sebut Presiden.
(SL)
