Akibat Banjir.Jalan Penghubung 3 Desa Hampir Lumpuh. Kades Mohon Pemkab Bantu Sembako Dan Lakukan Penyemprotan Ke rumah Warga. Pada Ajang IHIA VII-2023, Pemkab Tanjabbar Raih Penghargaan Platinum Award Berjalan Sukses. Kegiatan Tahunan Musyawarah TJSLDU Yang Di Gelar Bappeda Muaro Jambi,Ini Tujuannya.  Perusahaan Kelapa Sawit Hanya Diberi  Hak Guna Usaha Bukan Menjadi Hak Milik. Golkar Provinsi Jambi sembelih 7 Ekor Hewan Qurban Dan dibagi-bagikan Ke Masyarakat

Home / Berita

Kamis, 11 Mei 2023 - 20:06 WIB

Asisten I Tanjung Jabung Barat, Hidayat SH MH Luruskan Pemahaman Keliru Masyarakat Soal Tapal Batas

Ultimatum.id,KUALA TUNGKAL – Asisten I sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hidayat SH MH sangat menyayangkan adanya pernyataan-pernyataan yang keliru dan banyak disampaikan oleh oknum dalam beredarnya berita kesepakatan tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung timur

Terkait adanya berita acara kesepakatan yang memojokkan Bupati Tanjung Jabung Barat mengenai kekeliruan pendapat bahwa masyarakat harusnya marah kepada bupati tanjab barat , terkait berita acara kesepakatan nomor 01/badi/jambi/v/2021 tanggal 19 mei 2021 lalu.

Padahal, dalam kepemimpinan Bupati, saat ini, Bupati Anwar Sadat sudah berbuat banyak terhadap penyelesaian konflik dua daerah ini, Bupati selalu hadir langsung dalam setiap rapat penyelesaian batas kabupaten tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur.

“Seharusnya pihak2 yang memiliki berita acara kesepakatan membaca secara utuh isi kesepakatan tersebut, bahkan harus bertanya kepada sumber dimana pihak tersebut mendapatkan berita acara tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, sebagaimana tindak lanjut point 4 isi kesepakatan tersebut yang berbunyi : bahwa terhadap hal hal yang disepakati hari ini tanggal 19 mei 2021, sambil menunggu kordinasi bupati dengan dprd kabupaten tanjung jabung barat akan dilakukan paling lambat tanggal 17 juni 2021, dalam hal bupati tanjung jabung barat mengambil atau tidak mengambil keputusan sampai dengan tanggal 17 juni 2021, maka penetapan batas ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

Berita Terkait  Peduli Kesehatan Masyarakat. Dandim 0416/Bute Melaksanakan Karya Bakti Pembersihan Saluran Air

” mengacu pada point 4 berita acara kesepakatan melalui rapat pada tanggal 25 mei 2021, pemerintah kabupaten tanjung jabung barat bersama pimpinan dan anggota DPRD serta perwakilan masyarakat sepakat menolak berita acara kesepakatan no. 01/bad i/jambi/v/2021 tanggal 19 mei 2021,” ungkapnya.

Surat penolakan ini pun kata Hidayat telah disampaikan kepada mendagri cq dirjen adwil tanggal 27 Mei Tahun 2021 lalu jauh sebelum ditetapkan nya batas waktu surat kesepakatan yaitu tgl 17 mei 2021.

Lebih lanjut hidayat menyampaikan bahwa kalau pemerintah kabupaten tanjab barat menyatakan tidak ada masalah dengan batas, memang tidak ada masalah karena telah ada berita acara kesepakatan yang dibuat tahun 2013.

Berita Terkait  Dulang Prestasi Di Kejuaraan Internasional Karate Championship Esa Unggul Cup IV,Siswi SMP Negeri 6 Muaro Jambi Di Sambut Dengan Tarian Dan Robana

Rapat yang dilaksanakan di ruang utama kantor gubernur jambi, yang dihadiri TPBD Tanjab barat, TPBD Tanjab Timur dan TPBD Provinsi Jambi .

“ salah satu penegasan dalam berita acara adalah, segmen batas seluruh nya sepanjang 66 km, telah dilaksanakan penegasan dilapangan sepanjang 63, 35 km dan yang belum selesai sepanjang + 2,46 km disebelah barat jalan lintas jambi kuala tungkal s.d titik simpul batas kabupaten tanjab barat, tanjab timur dan muaro jambi.” jelasnya.

Berita acara tersebut merupakan kesimpulan hasil kerja tim penegasan batas daerah kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang telah dimulai sejak tahun 2013.

Hanya tambah hidayat selalu ada pihak yang ingin mengaburkan upaya yang telah dilakukan tpbd kedua kabupaten bersama tpbd provinsi dan pusat, padahal yang menandatangi setiap berita acara adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Persoalannya, selama ini apapun berita acara yang direktur toponimi ikuti, direktur selalu tanda tangan tapi tidak pernah ada realisasinya, bahkan mereka terkesan mengaburkan informasi, sehingga hampir terjadi pergesekan antara bupati tanjab barat dengan dprd tanjab barat akibat informasi tidak benar dari bapak direktur, ” ungkapnya.

Berita Terkait  Pemkab Tanjab Barat Lantik 26 Pejabat Struktural dan Fungsional

Hal ini terkait pernyataan plt direktur toponimi kepada komisi III DPRD Tanjab Barat yang menyatakan bahwa pemkab tanjab barat tidak pernah menyampaikan keberatan atas kesepakatan yang dibuat tanggal 19 mei 2021 yang dilaksanakan dikantor gubernur jambi, bahkan bapak tegaskan kepada komisi 3 bahwa kesepakatan 19 mei 2021 kesepakatan yang harus dilaksanakan.

“sempat saya tegaskan dirapat itu,Apakah bapak lupa dengan berita acara kesepakatan di hotel redtop, bapak saat itu sebagai pimpinan rapat dan bapak ikut menanda tangan berita acara tersebut, bahwa salah satu pointer berita acara yang bapak ikut tanda tangani pada angka 1.b.2), disitu secara tegas dibunyikan surat dan penolakan pemkab tanjab barat, dprd dan masyarakat,” demikian katanya.

(Sulaiman)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

CARUT MARUT BIROKRASI BUMD

Berita

Ketua DPRD Memimpin Rapat Paripurna Dalam Penyampaian Nota Keuangan APBD TA 2023.

Berita

PANGGUNG CUCI TANGAN BUANG BADAN

Berita

Siap Digunakan Dalam Kondisi Apapun, Mobil Water Treatment Brimob Juga Untuk Masyarakat 

Berita

Asah Kemampuan dan Keterampilan, Polwan Satbrimob Polda Jambi Latihan Menembak

Berita

PT. JII JAMB BUKAN PANGGUNG POLITIK

Berita

Maknai Idul Adha 1444-H.22 Hewan Qurban Di Sembelih Sat Brimob Polda Jambi, Satu Diantaranya dari Gubernur Jambi

Berita

Bupati Tanjabbar Intruksikan Bentuk Kelompok Duta Anti Narkoba di Kecamatan