ltimatum.id,JAMBI – Kejadian Luar Biasa dan sangat miris yang terjadi pada dunia pendidikan di provinsi Jambi tepatnya di SMKN 1 kabupaten Muaro Jambi.yang Ahir-ahir ini ramai jadi perbincangan, delapan orang peserta didik terpaksa harus mengikuti ujian duduk di lantai luar ruangan kelas akibat tidak mampu membayarkan pungutan komite sekolah sejumlah Rp. 60.000 tiap bualan nya.
Namun yang paling memilukan lagi, dalam permasalahan pungutan Dana Komite SMKN 1 Muarojambi tersebut Disdik Provinsi Jambi Seakan Tutup mata, pasal nya saat awak media melakukan konfirmasi terkait permasalahan siswa belum bayar dana Komite dan dipaksa melaksanakan ujian diluar, Kadisdik melalui Kabid bina SMK provinsi Jambi Seakan enggan memberikan tanggapan.
“Langsung tanyakan sekolah aja, kenapa bisa seperti itu”, Ujar Bukri.(29/11/22)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut di ditanyakan kira kira tindakan apa kedepan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi Jambi terkait masalah ini l, Kabid bina SMK Bukri tidak membalas.
Menanggapi itu jamhuri ketua LSM sembilan Jambi mengatakan, Ini sesuatu yang luar biasa, pendidikan di jadikan ajang melakukan pungutan ilegal,dan ini merupakan suatu sinyalemen gagalnya penyelenggaraan upaya mencerdaskan anak bangsa.(30/11/22)
“Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai leading sector pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, tidak bisa tutup mata begitu saja, perlakuan amoral atau tidak manusiawi terhadap generasi penerus bangsa menjadi tanggungjawab mereka.”Sampainya.
Jamhuri juga menyinggung Kedudukan Kepala dinas pendidikan provinsi Jambi dengan mengatakan,”Sebaiknya sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang yang membidangi Sekolah Menengah Kejuruan belajar dulu tentang management dan regulasi tentang pendidikan, agar tidak merusak tatanan pembinaan mental dan masa depan generasi penerus bangsa.
“Harus diingat jabatan yang diemban tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan massa depan generasi harapan bangsa. Jangan hancurkan pendidikan dengan kepentingan kekuasaan dan jabatan. Jangan hanya sekedar mengejar Tambahan Penghasilan Pegawai masa depan anak bangsa tergadaikan.. ” Paparnya.
Dan Kepada Wali murid dan/atau masyarakat yang merasa dirugikan sebaiknya tempu jalur hukum,
“Jangan pernah tertipu dengan dalih Komite Sekolah segala macam, tanyakan lebih dahulu tentang alokasi anggaran pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tanpa ragu dan malu apalagi harus takut. Negara ini negara hukum Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.”Jelasnya.
Lebih lanjut dalam persoalan ini dirinya lebih menekankan selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini terutama di bidang pembinaan adalah dinas pendidikan provinsi jambi.
“Sebaiknya Kabid Bina SMK berpikir lebih lanjut dengan Nalar dan Nurani, jika tak sanggup menjabat mundur akan lebih terhormat, daripada menjabat harus dilaknat masyarakat.” Pungkasnya.
(Wahid).
